Ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final

Posted on

SKB PP 23 – Ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan yang berbentuk Final untuk pelaku bisnis UMKM yang tetap miliki omset di bawah Rp.4,8Milyar per th. sudah mengalami perubahan. Semula keputusan PPh Final yang dimaksud didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di mana Wajib Pajak dikenai PPh Final bersama tarif sebesar 1% dari peredaran bisnis per bulan. Ketentuan ini biasa dikenal sebagai keputusan PPh Final PP 46. Namun merasa 1 Juli 2018 keputusan PPh final sebesar 1% diubah bersama diturunkan tarifnya menjadi 0.5% dari peredaran bisnis bruto yang diperoleh Wajib Pajak tiap tiap bulan. Bagi anda yang juga Wajib Pajak UMKM (yang tetap miliki omset di bawah Rp. 4,8M) maka tidak tersedia salahnya memperhatikan penjelasan berijut ini. Semoga kita menjadi lebih memahami mengenai keputusan terakhir PPh final bersama tarif 0.5% dari omset bruto tertentu sesuai bersama Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Ketentuan PPh Final 0.5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Pemerintah Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2018. Nomor 23 pada ketentuan ini seperti mengindikasikan bahwa tarif yang digunakan untuk menghitung pajak pendapatan adalah 1/2 dari keputusan yang lama. Seperti kita ketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah nomer 46 Th 2013 tarif yang digunakan adalah 1% sedang berdasarkan keputusan terakhir tarif turun menjadi 0,5%.

Tentunya perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% merupakan kabar puas untuk Wajib Pajak gara-gara tidak sedikit yang merasakan keberatan bersama tarif 1%. Wajib pajak yang miliki bisnis seperti toko kelontong yang menjual beras, rokok, atau semen kebanyakan keberatan bersama tarif 1% dari omset bruto gara-gara margin laba untuk style barang tersebut terlampau kecil.

Dengan perubahan tarif menjadi 0,5% diharapkan keputusan PPh Final atas pendapatan bisnis yang di terima atau diperoleh Wajib Pajak yang miliki peredaran bruto tertentu menjadi lebih adil, lebih ringan agar secara tidak segera dapat menambah kesadaran Wajib Pajak untuk menyetor dan membayar pajak. Terlebih lagi pelaku bisnis UMKM miliki kuantitas paling dominan di Indonesia.