Pemerintah Memberikan Fasilitas Untuk Pengurangan PPh Badan Demi Investasi Industri Pionir

Posted on

Pemerintah Memberikan Fasilitas Untuk Pengurangan PPh Badan Demi Investasi Industri Pionir

 

Smconsult – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, sudah menandatangani PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dengan nomor 150/PMK.010/2018 mengenai Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan, 26 November 2018 lalu.

Regulasi ini telah diterbitkan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kegiatan dari investasi secara langsung di industry pionir jadi dapat mendorong pertumbuhan ekonominya, serta untuk dapat menyelaraskan dengan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perizinan usaha.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dikatakan jika wajib pajak badan yang telah melaksanakan penanaman modal baru di industry pionir bisa mendapatkan pengurangan PPh badan dari penghasilan yang telah diterimanya dari kegiatan usaha utama tersebut.

“Nilai dari penanaman modal baru sebagaimana yang diatur paling sedikit Rp. 100 miliar” arti dari pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan.

Pengurangan dari PPh badan sebagaimana yang diatur akan diberikan sebagai berikut ini:

  1. Diberikan sebesar 100% dari total PPh badan terutam untuk penanaman modal baru yang nilainya paling sedikit mencapai Rp. 500 miliar
  2. Diberikan sebesar 50% dari total PPh badan terutang untuk proses penanaman modal baru yang dimaksudkan dengan nilai sedikitnya Rp. 100 miliar dan paling banyak namun kurang dari Rp. 500 miliar.

Dan ada pun jangka waktu dari pengurangan PPh badan diberikan berdasarkan pada ketentuan di bawah ini;

  1. Selama lima tahun pajak penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal paling kecil Rp. 500 miliar atau kurang dari Rp. 1 triliun
  2. Selama 7 tahun pajak penanaman modal baru yang mana nilai rencana dari penanaman modal paling kecil Rp. 1 triliun atau kurang dari Rp. 5 triliun
  3. Selama 10 tahun pajak penanaman modal baru yang mana nilai rencananya dari penanaman modal, paling kecil Rp. 5 triliun atau kurang dari Rp. 15 triliun
  4. Selama 15 tahun pajak penanaman modal baru yang mana nilai rencananya dari penanaman modal, paling kecil Rp. 15 triliun dan atau kurang dari Rp. 30 triliun.

“Jangka waktu dari pengurangan PPh badan ini dimaksudkan untuk diberikan selama 5 tahun pajak” pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan.